Photo pelantikan

Mediasi Itu Indah, Meski Tidak Mudah

Seorang wanita cantik bernama Maya tinggal di pulau kecil di lautan pasifik. Dia jatuh cinta pada Rahim, yang tinggal di pulau lain. Rahim juga mencintai Maya. Rahim berjanji dua minggu sekali dia akan mengunjungi Maya. Rahim tidak pernah mengingkari janjinya.

Suatu ketika, hari ulang tahun Rahim jatuh pada tengah pekan. Maya ingin mendatangi Rahim dan hendak memberi kejutan. Ketika jalan ke pantai, hanya ada seorang tukang perahu yang dapat menyeberangkan Maya ke pulau tempat tinggal Rahim. Orang itu bernama Pedro.

“Saya sulit menyeberangkanmu karena ombak laut sedang besar,” kata Pedro.

Maya tak peduli. Dia terus mendesak Pedro. Pedro lantas mengatakan, dia siap menyeberangkan Maya asalkan Maya mau menginap semalam dengan Pedro. Mendengar itu, maya marah. Dia meninggalkan pantai dan mengadu ke temannya. Demba, nama teman Maya, acuh saja. Dia malah meninggalkan Maya.

Karena tidak punya pilihan lain, Maya bersedia menginap di rumah Pedro. Esok harinya, mereka naik perahu menuju pulau yang didiami Rahim.

Ketika akhirnya bertemu Rahim, Maya menceritakan apa yang dialaminya dengan jujur. Rahem langsung marah. Ditinggalkannya Maya sendiri di pulau. Di tempat itu Maya lantas bertemu dengan Johannes, kawan Rahim.

Johannes prihatin dengan keadaan Maya. Dia lalu mengejar Rahem, memarahinya dan memukulinya.

***

Cerita di atas dipaparkan Wiwiek Awiati, anggota Tim Pembaruan Mahkamah Agung, ketika menjadi fasilitator pada hari pertama lokakarya mediasi yang diselenggarakan Ditjen Badilag bersama Family Court of Australia di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/11/2012).

“Siapa di antara tokoh-tokoh dalam cerita itu yang paling punya prinsip?” tanya Wiwiek.

Dosen Universitas Indonesia itu lantas meminta para peserta lokakarya untuk membuat daftar tokoh dalam cerita itu dengan nomor urut, dimulai dari tokoh yang paling memegang teguh prinsipnya hingga tokoh yang paling lemah memegang prinsipnya.

“Setelah itu, diskusikan dalam satu meja, apakah ada perbedaan urutan atau tidak. Kalau ada perbedaan, silakan diskusikan, supaya urutannya sama. Waktunya lima menit,” Wiwiek menambahkan.

30 peserta lokakarya, yang duduk secara berkelompok pada enam meja, segera mengerjakan penugasan itu. Karena satu kelompok diharuskan untuk menghasilkan satu suara, maka tiap-tiap anggota kelompok berdiskusi secara serius untuk mencapai konsensus. Hasil diskusi itu lantas ditulis di flow chat yang disediakan untuk tiap-tiap kelompok.

Bila dibandingkan, tiap-tiap kelompok ternyata punya pendapat yang berbeda-beda mengenai urutan tokoh cerita dalam memegang teguh prinsipnya. Wiwiek Awiati kemudian meminta pendapat dua kelompok digabung. Diskusi pun berjalan cukup alot. Hasilnya begini:

“Apakah urutan ini bisa didiskusikan lagi sehingga tinggal satu urutan saja?” tanya Wiwiek. Para peserta lokakarya serempak menjawab, “Tidak”.

***

Urut-urutan nama itu, menurut Wiwiek Awiati, merefleksikan apa yang selama ini kita pahami. Itulah yang disebut dengan nilai. Karena sangat tinggi subjektiitasnya, nilai-nilai itu tidak bisa diadili benar-salahnya. Setelah orang-orang yang memiliki nilai berbeda-beda itu berdiskusi dan saling mendengar, terjadilah proses mediasi.

“Di situlah keindahan mediasi,” kata Wiwiek. “Mediasi adalah proses mendengarkan, memahami.”

Diakui Wiwiek, mediasi kadang tidak mudah. Setiap orang, tandasnya, cenderung membenarkan dirinya berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri. Karena itu sering terjadi perbedaan, bahkan benturan nilai. Tugas seorang mediator adalah mencari titik temu.

“Apakah nilai-nilai itu bisa dipertemukan? Bisa ya, bisa tidak. Ada yang bisa didiskusikan, ada yang tidak. So, ada masalah yang bisa diselesaikan dengan mediasi dan ada yang tidak,” tandasnya.

Dalam konteks mediasi perkara keluarga, lanjut Wiwiek, mediator tidak bisa menentukan suami atau istri yang bersalah. Mediator tidak melihat fakta hukum, tapi menelusuri alasan apa yang mendasarinya.

“Kita tidak bisa memberikan judgement sebelum  kita telusuri akar masalahnya. Jadi, tidak mencari siapa yang salah siapa yang benar,” Wiwiek menjelaskan.

***

“Fantastic exercise,” kata Ian Law, trainer asal Relationship Australia—lembaga yang menjadi mitra kerja Family Court of Australia.

Apa yang disampaikan Wiwiek Awiati, menurut Ian, berguna untuk menggambarkan bagaimana kita membuat penilaian dan mengambil keputusan. “Kita selalu membuat keputusan dalam hidup berdasarkan nilai-nilai yang kita anggap benar,” ia menegaskan.

Siti Aminah, peserta lokakarya dari PA Samarinda, juga mengaku mendapat banyak manfaat dari latihan yang dipandu Wiwiek Awiati.

“Kita belajar bagaimana memahami prinsip orang lain, lalu mendiskusikannya agar terjadi titik temu. Itu bagus sekali,” ucapnya.

(hermansyah)

Demi Allah, Saya Tidak Mau Dimadu”

“Demi Allah, Saya Tidak Mau Dimadu”

Nusa Dua l Badilag.net

Tidak benar, seorang perempuan lebih suka nikah sirri ketimbang nikah secara resmi. Tidak benar pula, seorang perempuan lebih suka dijadikan istri kedua ketimbang menjadi perawan tua.

Pernyataan tegas itu disampaikan Ibu Siti, seorang aktivis PEKKA (Perhimpunan Perempuan Kepala Keluarga), di hadapan para peserta lokakarya mediasi di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/11/2012).

“Siapa perempuan yang mau dimadu? Demi Allah, saya tidak mau dimadu,” tandas wanita asal Lombok Tengah, NTB ini.

Pernyataan itu disampaikan Ibu Siti untuk menanggapi seorang peserta lokakarya yang menyatakan bahwa tidak semua wanita menolak untuk dimadu.

“Istri tua menolak, tapi istri muda biasanya mau dimadu. Bahkan ada siswi-siswi SMA yang siap dimadu, asalkan dinafkahi,” kata seorang peserta lokakarya. Hal itu diketahuinya berdasarkan interaksinya dengan masyarakat di sekitar lingkungannya dan berdasarkan pengalamannya menangani perkara di ruang sidang.

Nani Zulminarni, koordinator nasional PEKKA, memperkukuh apa yang disampaikan Ibu Siti. Selama melakukan pendampingan di berbagai wilayah di nusantara, Nani mengaku belum pernah menemukan perempuan yang mau nikah sirri. “Yang ada mereka adalah ditipu,” tegasnya.

Menurut Nani, perkawinan yang tidak dicatat merupakan pengkhianatan. Perkawinan seperti itu berpotensi besar untuk merugikan kepentingan pihak istri dan anak-anak.

Stereotype yang selama ini diyakini kebenarannya oleh sebagian masyarakat, Nani menambahkan, harus ditinjau ulang. “Jangan nyalahin perempuan. Kenapa juga mau dinikah sirri? Kenapa mau dipoligami?”

Masih kuatnya stereotype yang menyudutkan pihak perempuan, menurut Nani, adalah bukti tidak seimbangnya power relation antara laki-laki dan perempuan. Mereka yang lebih berkuasa di masyarakat, tandas Nani, yang membuat prasangka-prasangka yang belum tentu benar.

Nani juga menyoroti perilaku buruk para suami yang menelantarkan istrinya. “Kami bekerja di 700 desa, dan hampir 50 persen perempuan ditinggal begitu saja. Saya beritahu mereka bahwa mereka dilindungi oleh negara. Makanya sekarang mereka giat-giatnya mencari keadilan,” ungkapnya.

Saat ini, faktanya, angka perceraian terus meningkat. Secara nasional, pada tahun 2011 saja, lebih dari 300 ribu pasangan suam-istri yang bercerai di peradilan agama. Hampir 70 persen perceraian itu diajukan oleh pihak perempuan.

Menurut Nani, keluarga harus direvitalisasi. “Kalau saya lihat di kampung-kampung, perkawinan kayak tamasya. Kawin-cerai, kawin-cerai,” kata aktivis perempuan yang berstatus janda ini.

(hermansyah)

110 Warga PA Diberi Kesempatan Tes S-2 di UGM dan Unair

110 Warga PA Diberi Kesempatan Tes S-2 di UGM dan Unair

Jakarta l Badilag.net

Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung sedang menyelenggarakan program rintisan gelar S-2. Dua universitas digandeng, yakni Universitas Gajah Mada Yogyakarta untuk S-2 Ilmu Manajemen dan Universitas Airlangga Surabaya untuk S-2 Ilmu Hukum.

Informasi tersebut diperoleh badilag.net kemarin (23/11/2012). Sumbernya adalah Surat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA Nomor 1852/Bld/S/XI/2012 dan Nomor 1852/Bld/S/XI/2012 tertanggal 13 November 2012. Surat tersebut ditujukan kepada para pejabat eselon I dan beberapa ketua pengadilan tingkat banding.

Sebanyak 202 warga peradilan dari MA dan empat badan peradilan di bawahnya diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi. Mereka akan menjalani tes masuk pada awal Desember 2012. Yang dites adalah potensi akademik dan bahasa  Inggris.

Dari 202 peserta seleksi itu, 110 di antaranya merupakan warga peradilan agama, baik hakim mapun non-hakim, yang berasal dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan Badilag.

Rinciannya, dari 118 peserta yang ikut tes ke UGM, yang berasal dari peradilan agama berjumlah 53 orang. Sedangkan dari 84 peserta yang ikut tes ke Unair, yang berasal dari peradilan agama berjumlah 57 orang.

Tes masuk ke UGM dilaksanakan di dua tempat. Yang pertama di Kampus MM UGM, Jalan Dr Sahardjo, Tebet, Jakarta Selatan, pada Kamis pagi, 6 Desember 2012. Yang kedua di Kampus MM UGM, Jalan Teknika Utara, Yogyakarta, pada Sabtu pagi, 8 Desember 2012.

Untuk mengikuti tes di UGM, selain harus sudah terdaftar namanya, peserta tes juga harus membawa alat tulis, kartu identitas dan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 750 ribu. Pendaftaran ditutup pada Sabtu, 24 November 2012.

Tes masuk ke Unair juga dilaksanakan di dua tempat, pada waktu yang sama, yakni Ahad, 2 Desember 2012. Tempat tes pertama adalah Gedung STR, Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Sedangkan tempat tes kedua adalah Kampus MH Unair, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya.

Selain harus sudah terdaftar namanya, untuk mengikuti tes di Unair, peserta tes juga harus membawa foto kopi ijazah beserta indeks prestasi, mendaftar melalui website Unair dan membayar biaya mengikuti tes sebesar Rp 1 juta. Pendaftaran ditutup pada Rabu, 28 November 2012.

Sejauh ini Badilag.net belum mendapatkan informasi mengenai berapa jumlah peserta tes yang akan dinyatakan lulus dan bagaimana mekanisme perkuliahannya nanti.

(hermansyah)

Ada perubahan penting dalam mediasi

Ada satu perubahan penting berkenaan dengan mediasi perkara perdata agama, khususnya perkara perceraian, di peradilan agama. Selama ini, keberhasilan mediasi semata-mata diukur dari rukunnya kembali pasangan suami-istri yang bersengketa. Ke depan, mediasi juga dianggap berhasil apabila terdapat kesepakatan mengenai perkara-perkara lain yang berkaitan dengan perkara pokok, meskipun pasangan suami-istri yang bersengketa itu tetap bercerai.

“Dulu istilah keberhasilan mediasi adalah tidak terjadinya perceraian. Kemarin di Rakernas ada pergeseran. Nanti di Buku II akan berubah,” kata Sekretaris Ditjen Badilag Farid Ismail, ketika membuka lokakarya mediasi di Nusa Dua, Bali, kemarin (21/11/2012). Lokakarya ini diselenggarakan Badilag bekerjasama dengan Family Court of Australia dan difasilitasi oleh Australia-Indonesia Partnership for Justice.

Di Rakernas Mahkamah Agung tahun 2012 yang diselenggarakan di Manado beberapa waktu lalu, salah satu yang dikaji Komisi II Bidang Peradilan Agama adalah persoalan mediasi. Dalam bidang teknis yustisial, mengenai hukum formil, dirumuskan bahwa mediasi dalam perkara perceraian yang kumulatif dianggap berhasil walaupun perceraiannya berlanjut. Demikian juga mediasi dalam rekonvensi.

Perkara perceraian, sebagai perkara pokok, ada kalanya dikomulasikan dengan perkara harta bersama dan hak asuh anak. Perkara-perkara yang menyertai perkara pokok itu biasa disebut sebagai perkara assesoir.

Berdasarkan rumusan Rakernas tersebut, berarti keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian tidak hanya diukur dari tetap berlanjut atau dicabutnya perkara perceraian sebagai perkara pokok. Mediasi dalam perkara tersebut harus dianggap berhasil, apabila perkara assesoir-nya berhasil dimediasikan.

Hal ini membawa konsekwensi pada masalah pelaporan. Model pelaporan mediasi yang ada sekarang akan dirombak, guna diselaraskan dengan rumusan Rakernas tersebut.

Ke depan laporan pelaksanaan mediasi  memiliki tiga kemungkinan. Pertama, mediasi perkara pokok berhasil, mediasi perkara assesoir gagal. Kedua, mediasi perkara pokok gagal, mediasi perkara assesoir berhasil. Dan ketiga, mediasi perkara pokok gagal, mediasi perkara assesoir gagal.

“Mungkinkah ada pasangan suami-istri yang tidak jadi bercerai, lalu mereka membuat kesepakatan mengenai harta bersama dan hak asuh anak? Itu tidak mungkin. Jadi, kalau mediasi perkara pokok berhasil, mediasi perkara assesoir harus dianggap gagal,” kata M Nur, peserta lokakarya mediasi dari PA Padang Panjang, ketika berbincang dengan badilag.net.

(hermansyah)